Camat Pulau Tiga & Kades Serantas dalam Acara Forum Anak

Forum Anak Desa Penting Bagi Bibit Generasi Masa Depan

BERITA PENDIDIKAN

Selasa 08 September 2020 Camat Kecamatan Pulau Tiga (Sudirman, M.Pd)  menghadiri Acara Forum Anak di Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga. Acara ini di selengarakan oleh Kades Serantas (Ibrahim) dan dihadiri oleh anak-anak Desa Serantas.

Camat Pulau Tiga & Kades Serantas dalam Acara Forum Anak
Camat Pulau Tiga & Kades Serantas dalam Acara Forum Anak

Anak adalah anugerah, anak adalah amanat, anak adalah buah hati, anak adalah penerus keturunan. Kurang lebih seperti itulah definisi anak yang disampaikan oleh orang dewasa dan orang tua di pedesaan.

Namun berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Forum anak sendiri adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

Forum anak sendiri mempunyai manfaat bagi anak-anak selain sebagai media komunikasi anak-anak, orang dewasa, orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Forum anak juga sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan jaringan, kemampuan, minat, dan bakat secara efektif dan meningkatkan kecerdasan sosial anak serta melatih disiplin dan keterampilan berorganisasi.

 

Antusias Anak Dalam Sosilisasi Forum Anak

Selain manfaat bagi anak, forum anak juga bermanfaat bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah. Beberapa manfaat bagi orang tua adalah kegiatan anak lebih fokus dan terarah, pilihan kegiatan anak lebih beragam, kecerdasan sosial anak terasah.

Sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah terjadinya proses penyiapan pemimpin sejak dini, munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensi konflik social dan meningkatnya aktivitas anak dapat menekan jumlah kasus kenakalan anak (remaja).

Dan manfaat bagi pemerintah adalah terlaksananya amanah UU Perlindungan Anak, pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak, penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih berperspektif anak.
Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tentu, peran pemerintah juga haruslah dijadikan perhatian, sebagaimana tercantum dalam pasal 21, bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya dalam membangun kabupaten/kota layak anak.
(Sumber : Kompasianer Brebes Community (KBC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.